Written by Super User on . Hits: 402

Sejarah Pengadilan Agama Lolak

 

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan beribu kota di Kecamatan Lolak. Nama Bolaang berasal dari kata “bolango” atau “balangon” yang berarti laut. Bolaang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan Mongondow dari kata ‘momondow’ yang berarti berseru tanda kemenangan. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow dan bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow.

 

Kantor lolak

 

Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan dipimpin oleh seorang Bogani (laki-laki atau perempuan) yang dipilih dari anggota kelompok dengan persyaratan : memiliki kemampuan fisik (kuat), berani, bijaksana, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok dan keselamatan dari gangguan musuh. Mokodoludut adalah punu’ Molantud yang diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh bogani. Mokodoludut tercatat sebagai raja (datu  yang  pertama). Sejak Tompunu’on pertama sampai ketujuh, keadaan masyarakat semakin maju dengan adanya pengaruh luar (bangsa asing). Perubahan total mulai terlihat sejak Tadohe menjadi Tompunu’on, akibat pengaruh pedagang Belanda dirubah istilah Tompunu’on menjadi Datu (Raja). Tadohe dikenal seorang Datu yang cakap, sistem bercocok tanam diatur dengan mulai dikenalnya padi, jagung dan kelapa yang dibawa bangsa Spanyol pada masa pemerintahan Mokoagow (ayah Tadohe).

Tadohe berhasil mempersatukan seluruh rakyat yang hidup berkelompok dengan boganinya masing-masing, dan dibentuk sistem pemerintahan baru. Seluruh kelompok keluarga dari Bolaang Mongondow (Passi dan Lolayan), Kotabunan, Dumoga, disatukan menjadi Bolaang Mongondow. Di masa ini mulai dikenal mata uang real, doit, sebagai alat perdagangan.

Masuknya agama Islam di daerah Bolaang Mongondow pada zaman dahulu tidak[ lepas dari peran para raja-raja yang memerintah kerajaan Bolaang Mongondow. Pada zaman pemerintahan raja Cornelius Manoppo, raja ke-16, agama Islam masuk daerah Bolaang Mongondow melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewi yang kawin dengan putri raja tahun 1866. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat

Ibukota Bolaang Mongondow sebelumnya terletak di salah satu tempat di kaki gunung Sia dekat Popo Mongondow dengan nama Kotabaru. Karena tempat itu kurang strategis sebagai tempat kedudukan controleur, maka diusahakan pemindahan ke Kotamobagu dan peresmiannya diadakan pada bulan April 1911 oleh Controleur F. Junius yang bertugas tahun 1910-1915. Pada tahun 1911 didirikan sebuah rumah sakit di ibukota yang baru Kotamobagu. Rakyat mulai mengenal pengobatan modern, namun ada juga yang masih mempertahankan dan melestarikan pengobatan tradisional melalui tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat dan sampai sekarang dibudayakan secara konvensional.

Sejak semula, masyarakat Bolaang Mongondow mengenal tiga macam cara kehidupan bergotong royong yang masih terpelihara dan dilestarikan terus sampai sekarang ini, yaitu : Pogogutat (potolu adi’), Tonggolipu’, dan Posad (mokidulu). Tujuan kehidupan bergotong royong ini sama, namun cara pelaksanaaannya sedikit berbeda. Penduduk pedalaman yang memerlukan garam atau hasil hutan, akan meninggalkan desanya masuk hutan mencari damar atau ke pesisir pantai memasak garam (modapug) dan mencari ikan. Dalam mencari rezeki itu, mereka sering tinggal untuk waktu yang lama di pesisir, diantaranya disamping masak garam mereka juga membuka kebun. Tanah yang mereka tempati itulah yang disebut Totabuan yang dapat diartikan sebagai tempat mencari nafkah.

Bila ada tamu yang bertandang pada masa kerajaan, biasanya dihidangkan sirih pinang untuk tamu pria atau wanita terutama orang tua. Sirih pinang diletakkan dalam kabela’ (dari kebiasaan ini diciptakan tari kabela sebagai tari penjemput tamu). Tamu terhormat terutama pejabat di jemput dengan upacara adat. Tarian Kabela sampai saat ini tetap lestari di bumi Totabuan. Tarian yang ada di Bolaang Mongondow cukup beragam diantaranya tarian tradisional yang terdiri dari Tari Tayo, Tari Joke’, Tari Mosau, Tari Rongko atau Tari Ragai, Tari Tuitan; juga tarian kreasi baru seperti Tari Kabela, Tari Kalibombang, Tari Pomamaan, Tari Monugal, Tari Mokoyut, Tari Kikoyog dan Tari Mokosambe.

Transmigran ke Bolaang Mongondow pertama kali datang pada tahun 1963 dengan jumlah 1.549 jiwa (349 KK) & ditempatkan di Desa Werdhi Agung. Para transmigran berikutnya ditempatkan di desa Kembang Mertha (1964), Mopuya (1972/1975), Mopugad (1973/1975), Tumokang (1971/1972), Sangkub (1981/1982), Onggunai (1983/1984), Torosik (1983/1984) dan Pusian/Serasi (1992/1993).

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bolaang Mongondow menjadi bagian wilayah Propinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar, kemudian tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I. Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret 1954, sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954. Atas dasar itulah, mengapa di setiap tanggal 23 Maret seluruh rakyat Bolaang Mongondow selalu merayakannya sebagai HUT Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 kecamatan, 2 kelurahan, dan 200 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 246.282 jiwa dengan luas wilayah 2.871,65 km² dan sebaran penduduk 86 jiwa/km². Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow memeluk agama Islam (61%), Kristen (33%), Katolik (1%) dan Hindu (5%).

Daerah Bolaang Mongondow yang dahulu adalah daerah-daerah kerajaan, kemudian dijadikan 4 (empat) daerah Swapraja yakni (Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Kaidipang/Bolangitang, dan Bintauna), yang kemudian sekarang kembali menjadi daerah-daerah otonom yang terdiri atas: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Kotamobagu yang didiami oleh etnis Bolaang Mongondow sebagai etnis mayoritas.

Pembahasan ini menunjukkan dan membuktikan keberadaan adat yang berlaku bagi masyarakat Bolaang Mongondow, yang mendiami wilayah tertentu sebagai faktor-faktor teritorial dan genealogis. Adat dan Hukum Adat Bolaang Mongondow menggunakan bahasa Mongondow dalam segala kegiatan kehidupan masyarakatnya, seperti misalnya dalam prosesi perkawinan yang banyak ditemukan di dalam upacara adat perkawinan. Penggunaan bahasa dan pepatah-pepatah, yang menurut Savigny dalam Volkgeistnya, terwujud dalam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial masyarakat. Di dalam adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, terwujud antara lainnya dalam bahasa Mongondow, adat Istiadat perkawinan Bolaang Mongondow, dan organisasi sosial kemasyarakatan, seperti organisasi adat desa, dan lain-lainnya.

Ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dahulu, menurut ketentuan Pasal 39, dinyatakan pencabutan “berlakunya peradilan adat”. Penghapusan peradilan adat/peradilan swapraja telah mengurangi salah satu sendi penopang Hukum Adat, namun hal yang sama tidak berlaku bagi Hukum Islam yang hingga sekarang ini mengenal dan diberlakukannya Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam ketentuannya antara lain menentukan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. (Pasal 1 Angka 1). Melalui Hukum Islam baik sebagai sumber hukum maupun sebagai sistem hukumnya, masuklah berbagai pengaruhnya ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lainnya Hukum Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini mengembalikan keabsahan perkawinan kepada hukum agama yang dalam hal ini jika kedua mempelai beragama Islam, harus memenuhi ketentuan Hukum Islam.

Setelah tahun 1946, dibentuk Kantor             Urusan Agama (KUA) wilayah, yang di dalamnya sudah ada Hakim Agung yang menangani masalah rumah tangga, dimana untuk wilayah Bolaang Mongondow bergabung dengan daerah Gorontalo dan terbagi menjadi tiga wilayah yakni, Bolaang Mongondow Utara, Tengah dan Selatan. Beberapa waktu kemudian, wilayah Peradilan Agama ketiga wilayah ini, untuk tugas Pengadilan Agama sudah dapat di selesaikan di Departemen Agama Bolaang Mongondow, berdasarkan dikeluarkannya SK Penetapan dari Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 1958.

Ketika berjalannya waktu, dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Acces to Justice), maka terbentuklah Pengadilan Agama Lolak bersamaan dengan peresmian operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H. Peresmian 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru tersebut, terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di gedung Pengadilan Tinggi Agama Manado, pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Lolak dilantik dan diangkat sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H. Adapun Pengadilan Agama baru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado adalah:

1. Pengadilan Agama Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Pengadilan Agama Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Pengadilan Agama Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
4. Pengadilan Agama Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Keempat Pengadilan Agama baru tersebut merupakan pecahan dari Pengadilan Agama Kotamobagu, dimana kehadirannya diharapkan mempermudah akses bagi para pencari keadilan di daerah Bolaang Mongondow.

Pada awal berdirinya Kantor Pengadilan Agama Lolak, Bupati Bolaang Mongondow meminjamkan bangunan milik Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow di Desa Lalow Kecamatan Lolak untuk pemakaian kantor sementara. Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, hal ini tidak menjadikan menyurutkan niat dan melupakan kewajiban para pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi lancarnya proses pelayanan pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada awal diresmikannya, kantor Pengadilan Agama Lolak telah di pimpin oleh H. Ahmad Fernandesz, S.Ag, M.Sy terhitung sejak dilantiknya beliau tanggal 25 Oktober 2018 di Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lolak

Jl. Trans Sulawesi, Desa Lalow

Telp: 0815 4344 2784
Fax: -

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE