Hak-Hak Pokok Dalam Proses Persidangan

---

 

Berdasarkan SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c, hak-hak utama pencari keadilan :

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum;
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum;
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan;
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim;
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa / penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
10. Bagi orang asing berhak menghubungi / berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;
11. Berhak menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
13. Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;
14. Berhak menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;
15. Berhak mengirim / menerima surat ke / dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;
16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan;
17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan;
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat;
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
23. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.